METODOLOGI PENETAPAN
HUKUM PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM

Dr. Afiq Budiawan, M.HI
Prodi Hukum Keluarga, STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru

Hukum perkawinan di negara-negara muslim karena dirasa doktrin dari satu mazhab fiqih saja yang selamana ini menjadi pijakan negara tidak lagi memadai. Karena itu kemudian untuk menyusun materi aturan perundang-undangan hukum keluarga, banyak negara muslim melakukan pembaharuan dalam bidang metodologi. Disinilah diperlukan pelacakan yang mendalam terhadap konstruksi metodologi yang digunakan dalam melakaukan pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim.  Adapun hasil dari penelitian ini adalah Nalar metodologi dari Perubahan hukum perkawinan yang dilakukan di Negara-negara Muslim mengambil berbagai bentuk sebagai berikut: Tahsis al-Qada, takhhayyur, reinterpretasi, siyasah shar’iyyah, dan keputusan pengadilan. Sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di atas secara umum dapat dikelompokan menjadi: Intra-doctrinal reform dan Extra doctrinal reform. Serta aplikasi dari metodologi yang dilakukan di dengara-negara Islam menyangkut materi pembaharuan hukum perkawinan diantaranya adalah Pencatanan perkawinan, usia nikah, perceraian, poligami dan peranjian perkawinan. 
Kata Kunci: Metodologi & Hukum Perkawinan

A.	
Pendahuluan
Pemberlakuan hukum keluarga Islam di dunia muslim tersebut umumnya dalam bentuk aturan perundang-undangan negara secara formal. Negara-negara muslim dari mulai wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan sampai Asia Tenggara hampir seluruhnya memiliki aturan perundang-undangan hukum keluarga. Ini menunjukkan bahwa bidang hukum keluarga merupakan bidang hukum Islam yang sangat penting karena diimplementasikan secara merata di dunia Islam saat ini.
Negara-negara muslim secara terus menerus melakukan upaya pembaharuan dan perubahan undang-undang hukum keluarga. Turki merupakan negara pertama yang melakukan pembaharuan hukum keluarga, yaitu mulai tahun 1917, kemudian diikuti oleh Mesir pada tahun 1920, Iran tahun 1931, Syiria tahun 1953, Tunisia tahun 1956, Pakistan tahun 1961 dan termasuk Indonesia pada tahun 1974. Negara-negara tersebut dan juga negara muslim lainnya sampai dengan sekarang terus berusaha untuk melakukan pembaharuan undang-undang hukum keluarga sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman kontemporer.
Adanya pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim tersebut pada awalnya karena dirasa bahwa memegangi doktrin dari satu mazhab fiqih saja tidak lagi memadai. Karena itu kemudian untuk menyusun materi aturan perundang-undangan hukum keluarga, banyak negara muslim melakukan takhayyur, yaitu proses seleksi terhadap pendapat-pendapat ulama dari berbagai mazhab demi untuk mendapatkan jawaban yang paling sesuai dengan konteks perubahan masyarakat. Takhayyur, bukan ijtihad,  dilakukan sebagai langkah awal umat Islam meninggalkan masa jumud dan fanatik mazhab yang telah dilaluinya hampir delapan setengah abad (dari pertengahan abad 4 H sampai dengan akhir abad 13 H).
Tahap lebih maju dari takhayyur adalah melakukan interpretasi baru terhadap masalah-masalah tertentu dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai solusi terhadap kebutuhan masyarakat modern, seperti pembatasan poligami, pencatatan perkawinan, mempersulit terjadinya perceraian dan pembatasan usia perkawinan. Interpretasi semacam ini pada dasarnya hanya merupakan quasi-ijtihad. Karena belum menggunakan pendekatan yang sistematis dan metodologis yang konsisten (materi hukum Islam) yang diformulasikan menggunakan takhayyur dan quasi-ijtihad memang dapat menghasilkan ketetapan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, namun kedudukannya tidak ditopang dan dilandasi oleh bangunan ushul fiqih (filsafat dan teori hukum Islam) yang sistematis atau terpadu sehingga sering menimbulkan inkonsistensi penalaran dan memberi kesan oportunis yang hanya merupakan penyelesaian sementara bagi masalah hukum yang dibutuhkan masyarakat. Atas dasar itu, metodologi yang dilakukan di dunia muslim saat ini diperlukan pembaharuan untuk menjawab permasalahan kontemporer yang terjadi. Dengan permasalahan diatas maka penulis mengangkat judul “Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim”.
Kajian Teori
Pembaharuan berasal dari kata ‘baru’ ‘baharu’ yang mendapat penambahan awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pembaharuan adalah  (1) yang sebelumnya tidak ada, atau belum pernah dilihat (diketahui dan didengar), (2) mula-mula atau pertama-tama dilihat (didengar dan diketahuai), pada masa (zaman) akhir-akhir ini, modern.
Secara sederhana, gerakan pembaharuan (tajdid, renewal) dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya, baik secara individu maupun kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan di dalam persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan (established) kepada pemahaman dan pengamalan baru. Lazimnya, menurut Azyumardi Azra, pembaharuan bertitik tolak dari asumsi pandangan yang jelas dipengaruhi situasi dan lingkungan sosial, bahwa Islam sebagai ralitas dan lingkungan sosial tertentu tersebut tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari apa yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya. Islam yang lebih sesuai dengan Islam ideal, sesuai dengan cara pandang, pendekatan, latar belakang sosio kultural dan keagamaan individu, dan kelompok pembaharu yang bersangkutan. Karena alasan-alasan inilah, muncul berbagai tipelogi gerakan pembaharuan Islam. Misalnya Puritanisme, Neo Sufisme, Fundamentalisme, Sekularisme atau Westernisme.
Berbeda dengan itu, Harun Nasution mengatakan bahwa pembaharuan diperlukan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi modern. Memang dalam kenyataanya perkembangan sains dan teknologi modern membahas perubahan nilai, sistem dan sekaligus problema dalam aspek hukum yang sudah tentu memerlukan jawaban dan penyelesaian. Karena dengan jalan pembaharuan inilah tokoh-tokoh Islam modern mengharap akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana keterbelakangan untuk selanjutnya dibawah kepada kemajuan.
Berbeda dengan penulisan tersebut, Nurcholis Majid menggunakan istilah modernisasi untuk pembaharuan dengan pengertian yang identik, atau hampir identik, dengan pengertian rasionalisasi. Yaitu : ‘Proses perombakan pola berfikir dan tata kerja lama yang tidak (rasional), dan menggantinya dengan pola berfikir dan tata kerja baru yang akliah. Keguanaanya untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal.
Isitilah pembaharuan yang dikaitkan dengan agama Islam sudah merupakan hal biasa yang digunakan para pemikir-pemikir Islam Indonesia, baik pembaharuan pemikiran Islam maupun pembaharuan hukum Islam, seperti yang dijumpai tulisan-tulisan Harun Nasution, Amir Syarifuddin, Ibrahim Hosen, Nurcholis Madjid, dan lian-lain. Selain pembaharuan dalam bahasa Indonesia, juga dapat ditemukan dari berbagai tulisan selain istilah lain sebagai konversi  dari makna pembaharuan. Misalnya Harun Nasution dan Fazlurahman memadankannya dengan modernisation dalam bahasa Inggris, dan tajdid dalam bahasa Arab. Berbeda dengan Chandra Muzffar yang menggunakan istilah Reformation (reformasi) dan Reserrence (kebangkitan) sebagai pandangan pembaharuan dalam bahasa Inggris. Dan Abul A’la Maududi memadankan makna pembaharuan dengan innovation dalam bahasa Inggris, dan tajdid dalam bahasa Arab. Khusus dalam kontesk pembicaraan dalam hukum Islam, Munawir Sjadzali menggunakan istilah Reaktualisasi Ajaran Islam, dan Amir Syarifuddin menggunakan istilah Reformulsi Fiqih (hukum Islam).
Bervariasinya istilah yang digunakan untuk maksud kata pembaharuan tersebut menunjukkan ada perbedaan bentuk bentuk pembaharuan itu sendiri. Seperti terlihat dari penjelasan Azyumardi Azra, lebih menekankan kepada ajaran Islam yang sebenarnya, Islam yang ideal, yang terlepas dari pengaruh situasi dan lingkungan yang lama kepada situsi dan lingkungan yang baru. Sementara itu Harun Nasution lebih menekankan adanya penyesuaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Lain halnya dengan Nurcholis Madjid yang lebih menekankan kepada Rasional ajaran itu sendiri.
Beranjak dari penjelasan diatas dan literatur lain yang ditemukan, maka penulis merumuskan pengertian pembaharuan yang dimaksud dalam disertasi ni adalah usah untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak dikenal sebelumnya, dengan indikasi yang lebih rasional,  sehingga lebih berdaya guna dalam memenuhi kebutuha hidup manusia, baik dengan mengkonversi yang lama untuk dapat diaktualkan, ataupun menciptakan yang baru dan berlum ada sama sekali.
Dengan demikian pembaharuan hukum Islam yang dimaksud adalah usaha untuk memahami hukum Islam yang ideal, yang sesungguhnya, terlepas dari pengaruh situasi dan lingkungan mujtahid yang melahirkannya. Kemudian berupa dengan sungguh-sungguh untuk melakukan penafsiran ke arah yan lebih fungsional, proposional dan rasional, agar sesuai dengan tuntutan situasi dan kondi di lingkungan sekarang, baik berupa penafsiran itu bersifat modifikasi dari penafsiran hukum lama yang tidak ada sebelumnya, maupun penemuan baru.
Hasil dan Pembahasan
Konstruksi Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim
Semenjak kemunculannya, Islam sangat berkaitan erat dengan upaya konstruksi dan pembentukan masyarakat, yaitu upaya membentuk masyarakat lebih dinamis dan lebih maju. Dalam kaitan dengan dinamika masyarakat, ada dua model ajaran Islam yaitu ajaran Islam yang berbentuk konstan nonadaptabel. Ajaran ini berkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama yang bersifat transenden. Sifat ajaran Islam ini adalah final-absolut  tanpa menerima kritik dan perdebatan (ghairu qabilin li al-Naaqdi wa al-Naqash). Ajaran Islam yang lain adalah ajaran yang bersifat elastis adaptabel. Ajaran-ajaran ini berkaitan dengan persoalan yang berada di wilayah praktis historis. Posisi hukum keluarga berada pada posisi yang kedua, yang dapat menerima perubahan selama tidak bersebrangan dan menyimpang dari tujuan keberadaan hukum Islam (Maqashid al-Shariah). Pembaharuan hukum Islam dirasakan perlu untuk mengadaptasi hukum Islam dengan dinamika masyarakat muslim yang hidup pada zaman berbeda pada saat kemunculan hukum Islam pertama kali. Dinamika sosial seringkali menghendaki pembaharuan hukum, baik secara evolutif maupun revolutif. Hukum seiring berubah dengan perubahan dinamika masyarakat. 
Berkaitan denga sikap negara-negara Muslim terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam, secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga model. Pertama, negara-negara yang sama sekali tidak melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga. Negara-negara ini, hukum keluarga muslim  yang diberlakukan pada warganya adalah hukum keluarga yang tertulis dalam kitab-kitab fiqih konvensional, seperti kitab fiqih al-Umm, al-Mabsut, dan al-Mudawwanah, dll. Adapun contoh negara muslim yang termasuk kategori ini adalah Arab Saudi yang memberlakukan bagi warganya hukum tertulis dari kitab-kitab seperti al-Mughni, Majmu’ al-Fatawa dll.
Kedua, negara-negara yang telah meninggalkan konsep fiqih konvensional dan melakukan pembaharuan secara liberal. Hukum keluarga muslim yang diberlakukan di Negara ini adalah hukum keluarga muslim yang baru sama sekali, meskipun tidak mesti isi ada bab dalam Hukum Perkawinannya semuanya baru. Masalah-masalah Hukum Perkawinan yang baru biasanya diambil ari hukum sipil Eropa. Turki adalah contoh negara termasuk kelomok ini, walaupun terdapat juga materi-materi hukum yang masih terus dimodifikasi dari konsep fiqih konvensional. Kemudian ketiga, negara-negara yang mengadakan pembaharuan secara moderat untuk disesuaikan dengan tuntutan dan perubahan zaman, sesuai dengan tuntutan dan konteks kontemporer. Dapat pula dikatakan, pembaharuan dengan kompromi antara konsep konvensional dengan tuntutan dan perubahan zaman. Negara yang masuk pada kelompok ini adalah mayoritas Negara Muslim, misalnya Mesir, Tunisia, Pakistan dan Indonesia.
 Menurut para pakar hukum Islam, pembaharuan hukum Islam, termasuk hukum perkawinan Islam, yang terjadi di dunia Muslim ini disebabkan beberapa faktor, antara lain 1) Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum baru sangan mendesak untuk diterapkan, 2) pengaruh globalisasi ekonmi IPTEK sehinga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya, 3) pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepad hukum Islam untuk menjadi bahan dalam membuat hukum nasional, dan 4) Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat Internasional, maupun nasional, terutama hal-hal menyangkut perkembangan sains dan teknologi.
Pembaharuan hukum Islam yang ada umumnya memiliki beberapa sifat, yaitu (1) dalam bentuk kodifikasi, yaitu pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang sebagai perundang-undangan negara, (2) tidak terikatnya umat Islam hanya pada satu mazhabhukum tertentu, yang disebut dengan takhayyur (seleksi) pendapat yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat, (3) penerapan (tatbiqi) hukum terhadap peristiwa baru, dan (4) perubahan hukum dari yang alama kepada yang baru yang merupakan tajdid reinterpretasi.
Sementara itu, Anderson mencatat empat metode umum yang digunakan sarjana dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer adalah (1) lewat aturan dan kebijakan yang bersifat prosedural administratif sesuai dengan aturan zaman modern, yang dalam istilah lain disebut al-Siyasah al-Shari’iyyah tetapi subtansinya tidak berubah, (2) Takhayyur (memilih salah satu dari sekian pandangan mazhab fiqih yang ada, bukan saja dari mazhab-mazhab populer tetapi juga dari mazhab-mazhab kecil lain, disamping juga dalam satu masalah tertentu, (3) Ijtihad dengan jalan mereinterpretasi teks Syari’ah, dan (4) menggunakan alternatif lain, misalnya dengan memberikan saksi secara administratif bagi yang melanggar, tetapi tidak berdasarkan alasan Syari’ah.
Coulson, dengan membandingkan teori yang digunakan komite Pakistan dengan Negara-negara di Timur Tengah, menyimpulkan bahwa ada satu perbedaan menonjol antara kedua kelompok tersebyt, yaitu apabila di Negara-negara Timur Tengah pembaharuannya menekankan pada unsur prosedural dan administrasi, yang berarti menggunakan al-Siyasah al Shari’iyyah, sementara Pakistan berusaha mendasarkan pembaharuan pada interpretasi teks Syari’ah. Misalnya dalam pembatasan kasus perkawinan anak di bawah umur, Mesir melakukan pembaharuan dengan cara mewajibkan pencatatan perkawinan. Jadi, aturan administrasi ini digunakan untuk mencapai tujuan umum hukum. Sementara Pakistan mendasarkan keharusan pencatatan perkawinan pada Qur’an yang menharuskan pencatan dalam transaksi muamalah.
Tahir Mahmood berpendapat, pada prinsipnya bentuk (metode) pembaharuan yang digunakan dalam hukum keluarga sama dengan yang digunakan pada umumnya  pembaharuan yaitu: (1) Ijtihad, (2) Qiyas deduktif, (3) Ijma’ ditambah dengan dua teori baru, yakni (1) Takhayyur, dan (2) Talfiq. Khusus pembaharuan hukum perkawinan muncul fenomena: (1) adanya fenomena memperlakukan pandangan semua madzhab pada tingkatan yang sama, dan penekanan pada (2) istihsan, (3) maslahah mursalah, (4)  siyasah al-shar’iyah, (5) istidlal dan semacamnya.
Pendapat Amir Syarifuddinmengatakan tentang metode formulasi hukum Islam menjadi (4) empat yaitu: (1) Kebijakan administrasi, sebagaiman yang terjadi di Mesir. Kebijan ini menurutnya adalah sebagai usaha yang menjembatani fiqih yang tidak akan berubah dengan tuntutan masyarakat yang sudah berbeda dengan tuntutan kekinian, dengan membuat kebijaksanaan administrasi. Misalnya pencatatan perkawinan dan pembatasan usia perkawinan, (2) Aturan tambahan, dalam hal ini aturan ditempuh dengan tanpa mengurangi dan mengubah materi fiqih yang sudah ada. Jadi pertimbangan sosiologis dalam hal ini menonjol. Contohnya seperti masalah waris pengganti, wasiat wajibah menurut istilah hukum waris mesir, (3) menerima cara talfiq, misalnya seperti yang terjadi di Turki yang menganut aliran madzhab Hanafi, apabila didalam beberapa hal diarasa tidak adil lagi untuk menjamin kemaslahatan, maka para ahli memasukan pendapat madzhab lain, (4) Reinterpretasi atau reformulasi, yaitu mengkaji ulang dalil-dalil kajian fiqih yang dirasa tidak aktual lagi dalam situasi dan kondisi terntentu, kemudian disusun penafsiran dan formulasi baru. Misalnya pelaksanaan poligami yang dahulunya mudah dan saat ini dibatasi atau dipersulit dengan syarat-syarat prosedur yang tidak gampang, bahkan ditentukan pula di Pengadilan Agama.
Esposito dalam penelitiannya membandingkan metode pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan di Mesir dan Pakistan, menyimpulkan pada dasarnya kedua negara ini menggunakan metode yang sama, yakni (1) siyasah al-shar’iyah, (2) Takhayyur, dan (3) Talfiq. Namun dalam praktiknya ada perbedaan, dimana Pakistan menggunakan ketiga konsep itu lebih bebas. Disamping itu, takhayyur yang dipraktikan di Mesir berbeda dengan praktik takhayyur tradisonal, yang biasanya hanya memilih salah satu diantara mzhab populer. Adapun takhayyur yang digunakan di Mesir adalah mengambil pendapat individu dari seorang ulama.
Pearl menyimpulkan, negara-negara muslim menggunakan empat metode dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga, yaitu : (1) Takhayyur, (2) Talfiq, (3) siyasah al-shar’iyah, dan (4) Murni memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi tanpa mendsarkan sama sekali terhadap alasan madzhab, yang oleh pemikir lain disebut reinterpretasi terhadap teks nas sesuai dengan tuntutan zaman.
	Perubahan hukum yang dilakukan di Negara-negara Muslim mengambil berbagai bentuk sebagai berikut: 1) Tahsis al-Qada, yaitu menerapkan hukum Islam melalui pengadilan dengan cara membatasi syari’ah pada aspek hukum perdata Islam yang menjadi kompetensi peradilan; 2) Takhhayyur, yaitu memilih berbagai pendapat di dalam mazhab-mazhab fiqih tertentu dan tidak memilih pendapat dominan di dalam mazhab arus utama. Nama lain dari takhayyur adalah talfiq, yaitu menggabungkan bagian dari doktrin suatu mazhab dengan bagian dari doktrin mazhab lain; 3) Reinterpretasi, yaitu menafsirkan ulama prinsip syariah terhadap suatu isu. Sebagai contoh, The Tunisian Code of Personal Status 1965 yang menyatakan bahwa perceraian harus di depan pengadilan, dan pengadilan diizinkan untuk mewajibkan suami membayar sejumlah uang sebagai kompensasi jika menurut pengadilan suami mencari-cari alasan untuk bercerai; 4) Siyasah Shar’iyyah, yaitu menerapkan kebijakan dan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariah; 5) Keputusan pengadilan, di India dan bekas koloni Inggris lainnya misalnya, reformasi hukum Islam dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan. Menurut metode ini pengadilan dapat menggunakan penalaran hakim jika tidak ada hukum yang jelas di dalam nass al-Qur’an dan as-Sunnah. Hal ini juga dikenal di wilayah Maroko di bawah pengaruh mazhab Maliki bagi otoritas ‘amal atau praktek pengadilan dikenal luas oleh para hakim.
Sfat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di atas secara umum dapat dikelompokan menjadi: 1) Intra-doctrinal reform, yaitu pembaharuan yang tetap merujuk pada konsep fiqih konvensional, dengan cara 1) Takhyir (memilih pandangan salah satu ulama fiqih, terutama ulama di luar mazhab), atau dapat pula disebut dengan tarjih, dan 2) talfiq (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama); 2) Extra doctrinal reform, yaitu pembaharuan yang tidak lagi merujuk pada konsep fiqih konvensional, tetapi dengan melakukan reinterpretasi terhadap nass. Adapun cara dan dasar yang digunakan adalah dengan menggunakan maslahah mursalah, sadd al-dhari’ah, regulatori, dan administrasi.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan, baik oleh para sarjana klasik dan pertengahan maupun sarjana modern, terutama dalam bentuk aturan perundang-undangan secara umum masih menggunakan metode parsial deduktif, yaitu menggambil ketetapan hukum dari nass hanya dengan mencatat satu atau beberapa ayat Qur’an dan Sunnah kemudian diambil kesimpulan, tanpa lebih dahulu mengkaitkan denga ayat-ayat atau sunnah lain, dan meletakkan sebagai kesatuan yang menyatu.
Aplikasi Metodologi Pembaharuan dalam Bidang Perkawinan
Dengan menggunakan metode-metode tersebut dihasilkan beberapa pembaharuan materi hukum yang tertuang dalam aturan perundang-undangan hukum keluarga di Negara-Negara Islam, berikut aplikasi metodologi pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Islam, adapun materi yang mengalami pembaharuan diantaranya: 
Pencatatan Perkawinan. Secara umum di negara-negara Islam, berbeda dengan fiqih klasik, ditetapkan keharusan adanya pencatatan dalam pernikahan. Aturan pertama yang memuat pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-undang Mesir tentang Organisasi dan Prosedur Berpekara di Pengadilan tahun 1897 (Egyptain Code of Organization and Procedure for Syari’ah Court of 1897). Dalam peraturan ini disbutkan bahwa pemberitahuan perkawinan atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan (akta). Hanya saja menurut UU tahun 1897, pembuktian ini boleh dilakukan secara oral atau lisan yang diketahui secara umum oleh pihak yang berperkara.  Sementara peraturan tahun 1911, pembuktian harus dengan resmi oleh catatan yang dikeluarkan pemerintah (official document) atau tulisan tangan dan tanda tangan dari seorang yang sudah meninggal. Dalam peraturan tahun 1931 lebih dipertegas lagi dengan kata-kata harus dibuktikan secara resmi (akta) dari pemerintah.
Sementara itu Iran, secara resmi mengatur tentang perkawinan pada tahun 1931 pasal 1 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan sebelum dilaksanakan harus dicatat pada lembanga yang berwnang., pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan penjara satu hingga 6 bulan penjara. Alasan semacam ini hanya bersifat administrasi, namun perkawinannya tetap sah. Begitu juga di Pakistan Muslim Family Law Ordinace tahun 1961, diharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Pelanggaran yang terjadi akan mengakibatkan hukuman kurungan kurang lebih 3 bulan atau denda sebanyak 1000 Rupee. Pasal 5 Ordinace Pakistan menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka orang yang melakukan ijab qabul itu wajib melaporkan pada Pegawai Pencatat Pekawinan apabila tidak dilakukan maka sebuah pelanggaran.
Pembatasan Usia Nikah. Aturan yang dibelakukan di negara muslim terkait batas usia nikah berbeda-beda, diantaranya: Undang-undang Turki mengatur terkait batas usia nikah. Umur minimal orang yang hendak melakukan penikahan 18 tahun laki-laki dan perempuan 17 tahun. Namun dalam Undang-undang tahun 1972, dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan sering mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan dengan seizin orang tua atau wali.Sementara dalam UU no 56 yahun 1923 Pasal 1 Mesir dinyatakan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun pada saat menikah. Sementara itu dalam Mudawwanah al-Ahwal al-Shakhiyyah yang berlaku pada tahun 1958 di Maroko, ditetapkan bahwa batas usia nikah bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun, batas umur kedewasaan 21 tahun, sehingga tetap disyaratkan adanya izin wali bagi mempelai yang masih berumur dibawah 21 tahun.
Hukum perda Iran menyatakan mengenai usia batas minimal nikah bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Bagi seseorang yang melakukan perkawinan dibawah batas yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan saksi penjara selama 6 bulan sampai 2 tahun. Jika perempuan dikawinkan dibawah usia 13 tahun maka yang mengkawinkan akan dikenakan penjara 2 tahun sampai 3 tahun, dan juga harus membayar denda 2-20 Riyal. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Iran tahun 1931-1937 Pasal 3.
Poligami. Di negara Turki di atur dalam Undang-Undang sipil Swiss untuk memenuhi keperluan hukum menggantikan Undang-Undang Syariah, berdasarkan keputusan Dewan Nasional Agung tanggal 17 Februari 1926. Undang-Undang Sipil yang diberlakukan pada tanggal 24 Oktober 1926 ini antara lain menetapkan tentang azas monogami dan larangan poligami serta memberikan persamaan hak antara pria dan wanita dala mmemutuskan perkara perkawinan dan perceraian.Pakistan dalam The Muslim Family Law Ordinace mengatur poligami diperbolehkan dengan izin terlebih dahulu dari pengadilan dan istrinya. Negara Maroko, melalui undang-undang tahun 1958, mengatur pelaksanaan poligami dibatasi. Apabila dikhawatirkan terjadi ketidak adilan suami terhadap istri-istri, maka poligami tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam Undang-Undang No 100 tahun 1985 di Mesir, menyatakan diperbolehkan praktik poligami namun apabila istri keberatan, istri diperbolehkan mengajukan gugatan kepengadilan dengan alasan poligami tersebut. 
Perceraian. Aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perceraian dalam perundang-undangan Turki telah mengalami perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan fiqih konvensional. Pengajuan cerai yang sebelumnya mutlak berada pada pihak suami, semenjak munculnya tentang hak-hak keluarga tahun 1917 Pasal 129-135 pihak istri diperbolehkan mengajikan perceraian. perceraian dilakukan didepan pengadilan dengan melakukan permohonan cerai dari pihak istri atau suami. Turki memberlakukan percerain atas kesepakatan bersama (suami istri) berdasarkan amandemen tahun 1988. Masing-masing pihak yang merasa dirugikan pihak lain sebagai akibat perceaian diperbolehkan mengajukan tuntutan ganti rugi yang layak (Pasal 143 Hasil Amandemen tahun 1990).
Di Mesir, UU No 52 tahun 1920  mengenal dua reformasi dalam takal atau cerai, yaitu pertama hak pengadilan untuk menjatuhkan talak dengan alasan gagal memberikan nafkah, dan kedua, talak jatuh karena adanya penyakit yang membahayakan. Dan juga perceraian dapat dilakukan dengan alasan karena perlakuan suami tidak baik dan pergi dalam waktu yang lama. Di Pakistan, seorang suami masih berhak untuk menjatuhkan talak secara sepihak diluar pengadilan, tetapi segera setelah itu diwajibkan untuk melaporkan kepada Pegawai Pencatat Perceraian yang kemudian akan membentuk Dewan Hakim (Arbitrase) untuk menengahi dan mendamaikan kembali pasangan suami istri. Di Iran diatur dalam Pasal 10 tahun 1967 disebutkan bahwa suami diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah pada Istrinya. Jika suami tidak memberikan nafkah maka istri berhak untuk menuntut perceraian ke pengadilan. Sementara di Yordania berkenaan dengan perceraian diatur dalam Pasal 1010 dan Pasal 134  Undang-Undang no 25 tahun 1977. Menurut pasal ini suami harus mencatat talaknya di depan hakim. Apabila suami telah mentalak istrinya di diluar pengadilan syariah dan mencatatkannya dalam masa 15 hari, maka pelanggaran terhadap permasalah tersebut akan mendapatkan pidana yang diatur.
Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan di Mesir dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan perjanjian saling menguntungkan antara kedua pihak untuk mengadakan pernikahan tanpa ada pembatasan atau pengekangan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun demikian, jika perjanjian itu batal dan merugikan pihak lain baik secara moril ataupun material, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara ke pengadilan atas kerugian tersebut. Jadi perjanjian bisa dilakukan dan dibatakan oleh kedua belah pihak dengan ada kesepakatan keduanya sehingga salah satu atau kedua pihak tidak merasa dirugikan. Perjanjian ini tidak mengharuskan salah satu atau kedua pihak unuk melakukan perkawinan apabila mereka sudah tidak saling mencintai lagi. Sementara itu, di Yordania, janji untuk mengadakan pernikahan diatur pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang tahun 1951. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa janji menikah tidak akan membawa akibat pada keharusan adanya pernikahan. Namun telah adanya perjanjian, kemudahan salah satunya meninggal atau perjanjian itu batal, maka beberapa hadiah pemberian sebelumnya dapat diambil kembali oleh pihak laki-laki.
Dalam hukum perkawinan Iran Tahun 1967 pasal 4 dijelaskan pasangan yang beniat untuk melangsungkan  perkawinan boleh membuat perjanjian dalam akad perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Perjajian tersebut dilaksanakan dibawa perlindungan pengadilan. Disamping itu, talik talak pada dasarnya juga merupakan perjanjian perkawinan yang terutama bertujuan untuk melindungi hak-hak istri supaya tidak diabaikan oleh suami, termasuk perjanjian untuk tidak dipoligami oleh suami.
Dalam pandangan perundang-undangan Turki tentang hak-hak keluarga tahun 1917 pasal 38, misalnya, dinyatakan bahwa seorang iteri berhak mencantumkan dalam talik talak bahwa poligami suami dapat menjadi alasan perceraian. Begitu juga di maroko, dalam akad mencantumkan dalam talik talak bahwa poligami suami dapat menjadi alasan perceraian. Begitu pula di Maroko, dalam akad nikah, mempelai perempuan dapat mengajukan syarat untuk tidak dipoligami, apabila sayarat ini dilanggar, maka istri berhak untuk mengajukan percerain ke pengadilan. Syarat dan perjanjian untuk tidak poligami semacam ini menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i tidak diperbolehkan, karena mensyaratkan ketiakbolehan sesuatu  hak yang sebenarnya dihalalkan oleh agama. Namun demikian, mazhab Hambali membolehkan persyaratan semacam ini. Dengan demikian, beberapa negara Isalm tidak mengikuti pandangan mazhab fiqih yang dominan di wilayahnya, tetapi melakukan takhayyur  untuk memilih pendapat yang dianggap paling sesuai untuk masyarakat.
Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang dirumuskan sebelumnya, maka pada pembahasan ini dapat dibuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diangkat sebagai berikut: 1) Nalar metodologi dari penetapan hukum yang dilakukan di Negara-negara Muslim mengambil berbagai bentuk sebagai berikut: Tahsis al-Qada, takhhayyur, reinterpretasi, siyasah shar’iyyah, dan keputusan pengadilan. Sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di atas secara umum dapat dikelompokan menjadi: Intra-doctrinal reform dan Extra doctrinal reform; dan 2) Adapun aplikasi dari metodologi yang dilakukan di dengara-negara Islam menyangkut materi pembaharuan hukum keluarga diantaranya adalah Pencatanan perkawinan, usia nikah, perceraian, poligami dan peranjian perkawinan. 
Daftar Pustaka
Abd al-Wahhab Khallaf, 1968, Khulasah Tarikh al Tashri al-Islami, (Jakarta: al-Majlis al A’la al-Indunisi li al-Da’Wah al-Islamiyyah
Abdul Manan, 2006,  Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press
Abul A’la Maududi, 1984, A Short History of The Revivalist Movenment in Islam, terjemahan Hamid L.A Basalamah, Gerakan Kebangkitan Islam, Bandung: Risalah
Amir Syarifuddin, 1990, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam. Padang: Angkasa Raya
Azyumardi Azra, Akar Akar Historis  Pembaharuan Islam di Indonesia Neo-Sufisme Abad Ke 11-12 H, dalam Tasawuf, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, t.t
Chandra Muzaffar, Kebangkitan Islam: Suatu Pandangan Global, dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra, 1985, Perkembangan Modern dalam Islam, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
David Pearl and Werner Menski,1998, Muslim Family Law , third edition , London: Sweet and Maxwell
Dawoud Sudqi El-Alami, 1992, The Marriage Contract in Islamic Law in The Syariah and Personal Status Laws of Egypt and Marocoo, Londong: Hartnoll Ltd, Cet. I
Fazlurahman, 1970, Revival and Reform in Islam The Cambridge Histori of Islam, (London: Cambridge University Press, jilid 2
Harun Nasution, 1975, Pembaharuan dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang
Harun Nasution, 1986, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jakarta: UI Press, cet. Ke 6, jilid II,  
J.N.D. Anderson, 1959, Islamic Law in the Modern World, (New York: New York University Press.
J.S Badudu, 1985, Pelik-Pelik Bahasa Indonesia, Bandung: Pustaka Prima, cet. Ke 32 
Khairuddin Nasution, 2002, Status Wanita Di Asia Tenggara, Jakarta : INIS
Khoiruddin Nasution, 2010, Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, Yogyakarta: TazzaFa ACCadeMia, 
Mohammad Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Eds), 2003, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Jakarta: Ciputat Press
Mohammad Atho Mudzhar, 2003, Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social-Historical Approach, Jakarta: Office of Religious Research & Develompment, and Trainign, Ministry of Religious Affairs, 
Muhammad Jawad Mughniyah, 1999, Fiqih Lima Madzab Alih Bahasa Masykur, Cet IV Jakarta: Lentera, 
Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti, 1973, Dawabit al-Maslahah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah, Cet. 1, Kairo” Muassasah Risalah
Munawir Sjadzali, 1988, Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (Penyuting), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas
Munir Fuady, 2011, Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum, Jakarta: Prenada Media
N.J. Coulson, 1994, A History of Islamic Law, Endinbrugh: Endinbrugh University Press
Noel J. Coulson, 1990, A Histor of Islamic  Law, Edinbrugh: Edinburgh University Press
Nurcholis Madjid, Islam Komedernan dan Keindonesiaan, (Bandung: Mizan, Cet ke 2, 1988
Rubya Mehdi, 1994, The Islamization of The Law in Pakistan, Surrevy: Curzon Press
Tahir Mahmood, 1972, Family Law Reform in the Muslim World, Bombay: N.M Tripathi PVT. LTD
Tahir Mahmood, 1987, Personal Law in Islamic Contries, New Delhi: Time Press
W.J.S. Purwadarminta, 1954, Kamus Umum Bahasa Indonesia,Jakarta: P.N Balai Pustaka , cet. Ke 8